BPC Perhumas Malang Raya Gelar Seminar “Visi Pimpinan Terhadap Urgensi Humas”

•Agustus 23, 2009 • Tinggalkan sebuah Komentar

BPC Perhumas Malang Raya, Rabu (19/8/09) menggelar Seminar bertemakan “Visi Pimpinan Terhadap Urgensi Humas” di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) dengan pembicara Walikota Batu, Edy Rumpoko, Pembantu Rektor III UMM, Drs. Joko Widodo, dan Direktur Radar Malang/Jawa Pos, Rohman Budijanto.

Seminar yang dihadiri 100 peserta, dari Pengurus dan anggota BPC Perhumas dan Perhumas Muda, para praktisi humas perguruan tinggi, pemerintah daerah, konsultan humas, dan para akademisi serta mahasiswa Jurusan ilmu komunikasi di buka oleh Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Muhammadiyah Malang dan dilanjutkan dengan MOU tentang kompetensi praktisi PR antara BPC Pehumas Malang Raya dengan Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UMM.

Ketua BPC Perhumas Malang Raya, Dr. Zulkarnain Nasution, dalam sambutannya menyampaikan tentang eksistensi organisasi profesi Perhumas di Malang Raya yang telah didirikan dan dilantik pada tanggal 19 Mei 2009 oleh BPP Perhumas, Bapak Muslim Basya. Visi dan Misi Perhumas secara nasional adalah mengembangkan kompetensi para professional humas di Indonesia untuk mendukung pengembangan citra positif dan reputasi institusi dan bangsa Indonesia.

Menyinggung kegiatan ini, Zulkarnain Nasution menjelaskan “pertemuan berkala ke-2 Perhumas Malang Raya ini dilaksanakan dalam rangka untuk menyusun program kerja BPC Perhumas Malang Raya dan Perhumas Muda melalui Raker I. Kegiatan Raker ini di awali dengan seminar dengan tema Visi Pimpinan Terhadap Urgensi Humas. Tema tersebut sangat penting untuk mengetahui apresiasi pimpinan institusi terhadap urgensi humas, mengingat pada umumnya persepsi tentang adanya bagian humas dalam suatu organisasi merupakan good will dari pimpinan daripada dianggap sebagai suatu kebutuhan professional. Disini tidak jarang ada gap antara kemauan pimpinan dan kemauan seorang humas. Problem utama dirasakan oleh seorang praktisi humas, disatu sisi sebagai staf atau pegawai, harus mengabdi pada pimpinan, disisi yang lain praktisi humas harus mengabdi kepada tuntutan professional sebuah profesi PR/humas. Oleh karena itu mempertemukan kedua kepentingan tersebut menjadi pijakan yang baik bagi seorang PR/humas untuk memulai kerja,“ ujar Zul yang juga Kepala menjabat sebagai Kepala Humas Universitas Negeri Malang.

Walikota Baru, Edy Rumpoko, dalam acara seminar tersebut menyampaikan tentang potensi objek parawisata di Kota Batu. Potensi ini menjadi andalan Kota Batu sehingga ikon Kota Wisata Batu, dengan fasilitas wisata siang dan malam harinya. Pada siang harinya Kota Wisata Batu dikenal dengan Jatim Park, Agrowisata, dan tempat-tempat wisata lainnya. Sedangkan pada malam hari difasilitasi dengan objek wisata Batu Night Spectakuler yang dibuka pada sore hingga tengah malam. Kesemua ini menjadi andalan Kota Batu agar para wisatawan yang datang mau membelanjakan uangnya di Kota Batu, seperti penginapan, kuliner, cendramata dan lain-lainnya.

Oleh karena itu, ujar Edy Rumpoko dihadapan para pengurus dan anggota Perhumas Pemerintah Kota Batu meletakkan pentingnya bagian Humas di pemerintahan sebagai bagian yang memenej komunikasi, promosi, reputasi Kota Wisata Batu.

Sedangkan Pembicara lain, Pembantu Rektor III UMM, Drs. Joko Widodo, M.Si mengatakan, “Perguruan Tinggi (PT) memerlukan humas untuk mengkomunikasikan temuan, ide dan pandangan serta segala aktivitasnya untuk merangsang pengetahuan, simpati, dan dukungan public sehingga apa yang ditemukan, digagas dan dilakukan oleh PT tidak berhenti pada cakupan internal melainkan menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk maju. Oleh karena itu PT merupakan salah satu cerminan suatu peradaban masyarakat, maka tugas humas adalah menjadikan opini yang mendukung trust (kepercayaan) masyarakat kepada PT. Modal trust ini sangat penting karena menentukan banyak hal terkait PT, seperti, citra, reputasi, kepercayaan diri dan dukungan”.

Sementara pembicara dari Radar Malang/Jawa Pos, Rohman Budijanto menjelaskan, “bahwa hubungan humas dengan media massa seperti simbosis mutualistis, dimana antara kedua lembaga ini sama-sama saling membutuhkan. Humas membutuhkan media untuk menginformasikan dan membangun reputasi institusinya, sebaliknya media membutuhkan informasi yang dimuat di suratkabarnya.” (Zul)

Iklan

PERAN PERHUMAS DAN FORKOM HUMAS PERTI MALANG RAYA: “STRATEGI MENGKOMUNIKASIKAN GERAKAN AYO SEKOLAH KE MALANG” Oleh: Zulkarnain Nasution**

•Agustus 7, 2009 • Tinggalkan sebuah Komentar

A. Pendahuluan

Perubahan pengelolaan pendidikan di suatu negara dengan kecenderungan pelimpahan wewenang sepenuhnya kepada pemerintah lokal daripada mengkonsentrasikan pengelolaanya di tingkat pusat adalah paradigma baru di banyak negara, termasuk di
negara kita dengan sistem otonomi daerahnya.

Pendidikan di Indonesia saat ini tengah dikembangkan sebagai pendidikan berbasis keunggulan daerah. Bagaimana pemahaman dan persepsi para pendidik, praktisi, pemerintah dan tokoh masyarakat tentang pendidikan berbasis keunggulan daerah menarik untuk dicermati. Misalnya bagaimana pemerintah daerah mengembangkan kebijakan pendidikan dengan prinsip mengangkat karakter daerah dan mengangkat karakteristik lembaga pendidikan yang ada di daerah sebagai potensi daerah dengan membrandingkan sebagai kota pendidikan.

B. Malang Sebagai Kota Pendidikan
Kota Malang sebagai kota pendidikan khususnya, dan Malang Raya umumnya sudah cukup lama memiliki visi Tribina Cita Kota Malang, salah satunya adalah “Malang Sebagai Kota Pendidikan”. Banyak keunggulan yang dimiliki kota Malang sebagai pilihan tempat untuk studi pendidikan yang membedakannya dengan daerah lain. Karakteristik kota Malang khususnya, dan Malang Raya: (a) masyarakatnya ramah, (b) kota sejuk dan nyaman, (c) kota yang tidak terlalu besar namun fasilitas lengkap, (d) fasilitas pembejaran yang lengkap,

(e) biaya hidup relatif murah, (f) kota religius, (g) animo orang tua untuk menyekolahkan putra/putrinya ke Malang masih cukup besar, karena partisipasi masyarakat cukup tinggi dalam menjaga ketertiban agar citra negatif kota pendidikan menjadi “kumpul kebo, narkoba, dan sebagainya tidak terbentuk, (h) Malang juga merupakan salah satu dari dua kota yang paling aman di Indonesia, dan (i) Selain itu pilihan perguruan tinggi lengkap dan bervariasinya, universitas di Malang sebanyak ± 13 universitas, ± 7 sekolah tinggi, ± 3 politeknik, ± 2 Institut, ± 3 Akademi, ± 13 lembaga pendidikan stara D1 dan D2, dan ± 6 lembaga pendidikan belajar, dan puluhan lembaga pendidikan non formal yang ada di Malang.

Sayangnya ada beberapa kendala yang dihadapi antara lain: (1) informasi tentang studi pendidikan atau kuliah di Malang Raya, khususnya kota Malang masih minim, dan terlambat sampai di sekolah-sekolah, (2) Semakin berkurangnya minat lulusan SMTA dan sederajat melanjutkan ke perguruan tinggi, (data ini dapat dilihat dari semakin menurunnya pendaftar SNMPTN di Lokal Malang berjumlah 20.447 peserta dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya), (3) Adanya perubahan minat prodi, dimana fenomena jurusan atau program studi yang tidak vaforit, seperti: kelautan, perikanan, dan pertanian, (4) Belum terkoordinasinya gerakan ayo sekolah ke Malang.

Slogan baru bagi kota pendidikan itu, “Malang Asoy,” yang berarti Malang sebagai tujuan wisata yang penuh dengan kenyamanan dan mengasyikan. Selain itu kata Asoy juga mengartikan kota Malang yang asyik akan mampu membuka peluang menempuh pendidikan secara nyaman, aman dan penuh kehangatan.

Sangat minimnya informasi tentang sekolah dan perguruan tinggi di Malang, menyebabkan para calon siswa dan mahasiswa dari luar kota Malang, jawa timur, pulau jawa, dan luar pulau jawa yang belum begitu banyak mengetahui secara lebih dalam tentang Malang. Walaupun sudah ada iklan-iklan perguruan tinggi di Malang yang dimuat di media televisi nasional, akan tetapi perlu dilakukan gerakan yang sama dalam strategi mengkomunikasikan gerakan “Ayo Sekolah ke Malang”.

C. Strategi Mengkomunikasikan Gerakan Ayo Sekolah ke Malang

Strategi yang harus dilakukan dalam mengkomunikasikan dan implementasi gerakan ayo sekolah ke Malang, antara lain:
1. Membangun jejaring informasi dengan Perhumas di daerah lain, pemerintah daerah,
organisasi se-profesi, melalui media TIK.
2. Merencanakan dan melaksanakan suatu event yang terkoordinasi dan melibatkan
semua unsur: pemerintah daerah, sekolah, perguruan tinggi, perusahaan, jasa event
organizer, dan lembaga lainnya yang terkait dengan gerakan ini.
3. Menggali konsep dan format yang jelas tentang pendidikian berbasis keunggulan
lokal.
4. Melakukan doble degree dan twinning program dengan perguruan tinggi di luar pulau jawa dan internasional dengan perguruan tinggi di Malang, misalnya kuliah 3 tahun di perguruan tinggi asalnya dan 1 tahun di perguruan tinggi di Malang yang izajah kelulusannya diakui oleh kedua institusi pendidikan tersebut.
5. Meningkatkan sarana dan prasarana mendukung kualitas pendidikan yang ada di Malang.
6. Merancang media-media public relations (humas) untuk mengkomunikasikan dan
mempromosikan Malang sebagai kota pendidikan. Selain itu juga promosi Malang
Raya sebagai kota wisata dan kota perdagangan perlu promosikan.
7. Mempublikasikan semua lembaga pendidikan dan pilihan perguruan tinggi dan
bervariasinya program studi, sistem pembelajaran yang kreatif dan mandiri,
kurikulum yang memenuhi standar nasional dan internasional, fasilitas pembejaran
yang lengkap, dan kegiatan mahasiswa (UKM) yang inovatif dan kreatif.

Strategi mengkomunikasi yang paling pokok adalah menyentuh pada pola pikir publik. Perhumas dan Forkom Humas harus memainkan peran sebagai mesin transformasi pola pikir tersebut . Selama ini tranformasi komunikasi belum menjadi suatu gerakan bersama antar lembaga pendidikan dan pemerintah daerah yang ada di Malang. Padahal banyak potensi Malang Raya yang bisa diwartakan kepada publik melalui peran humas. Potensi Malang Raya merupakan modal utama membangun “branding” sebagai kota pendidikan.
“Kalau image Malang sebagai kota pendidikan ini positif, maka semua hal yang beridentitas Malang Raya juga akan positif.
Strategi dalam komunikasi humas merupakan perpaduan antara communication planning (perencanaan komunikasi) dan management communication (komunikasi manajemen).Tujuan sentral huma adalah mengacu kepada kepentingan pencapaian sasaran (target) atau tujuan untuk menciptakan suatu citra dan reputasi postitif suatu lembaga dan kota Malang. Pembentukan, pemeliharaan dan peningkatan citra dan reputasi positif harus didukung kebijakan dan komitmen pimpinan puncak, lembaga pendidikan, dan semua unsure. Kemampuan berkomunikasi, baik melalui lisan maupun tulisan adalah salah satu penyampaian pesan, ide, dan gagasan program kerja, dan sekaligus membentuk opini atau menguasai pendapat umum sesuai dengan yang diinginkan komunikator.
Seorang praktisi humas dapat berkomunikasi dengan efektif dan tepat dalam penyampaian pesan kepada sasaran melalui empat syarat: 1) pesan dibuat sedemikian rupa dan selalu menarik perhatian; 2) pesan dirumuskan dan mencakup pengertian dan diimbangi dengan lambang-lambang yang dapat dipahami oleh publiknya; 3) pesan menimbulkan kebutuhan pribadi komunikannya (penerima pesan); dan 4) pesan merupakan kebutuhan yang dapat dipenuhi sesuai dengan situasi komunikan.Mengingat pula bahwa komunikasi adalah semua prosedur di mana pikiran seseorang mempengaruhi orang lain, juga fenomena komunikasi adalah serba ada dan serba luas dan serba makna (Ardianto-Q-Anees. 2007: 17), selain mampu berkomunikasi secara efektif, seorang pejabat humas pun harus mampu menggunakan media secara efektif, baik itu media massa maupun media non-massa. Di mana aneka pesan melalui sejumlah media massa (koran, majalah, radio siaran, televisi, film dan media online/internet) selalu menerpa kehidupan manusia (Ardianto-Komala-Erdinaya. 2004: 1)
Oleh karena itu peran Perhumas dan Forkom Humas Malang Raya sebagai organisasi profesi harus melakukan inovasi dan kreatif untuk mentranformasikan komunikasi gerakan “Ayo Sekolah ke Malang. Sebagaimana Anggaran Perhumas Tujuan Perhumas Indonesia adalah turut berkontribusi dalam memberikan komunikasi dan informasi pada masyarakat. Sedangkan visi Perhumas adalah “Mengembangkan kompetensi para professional humas (Public Relations) di Indonesia untuk mendukung pengembangan citra positif dan reputasi Institusi, daerah, dan bangsa Indonesia.
Kelebihan-kelebihan itu adalah modal utama membangun “branding” Malang.
Karena “brand” Malang yang kuat sebagai kota pendidikan dan bahkan pendidikan internasional akan menarik minat calon siswa dan mahasiswa serta orang tua untuk studi pendidikan di Kota Malang khususnya, dan Malang Raya umumnya.

D. Penutup
Di akhir tulisan ini, saya ingin menggarisbawahi, peran humas dalam perguruan tinggi di era kompetisi bukan suatu yang bisa ditawar-tawar lagi atau ditunda, tetapi sudah masuk kepada skala prioritas utama dari berbagai program perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan, sehingga pembentukan, pemeliharaan citra dan reputasi positif menjadi prioritas pula.
Gerakan Ayo Sekolah ke Malang harus didukung oleh semua unsur pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga swasta, dan masyarakat secara terintegrasi, terkoordinasi, dan dikomunikasikan kepada masyarakat di Malang dan luar Malang guna mewujudkan Malang sebagai kota pendidikan Internasional. Semoga gerakan Ayo Sekolah ke Malang dapat kita wujudkan bersama dengan aksi nyata.

**Ketua Perhumas Malang Raya dan Kepala Humas Universitas Negeri Malang (UM)
(Makalah disampaikan pada Dialog Interaktif Pertemuan Berkala Forkom Humas Perti Malang Raya ke-13, tema “Gerakan Ayo Sekolah ke Malang, tanggal 5 Agustus 2009, di Universitas Kanjuruhan Malang)

•Mei 29, 2009 • Tinggalkan sebuah Komentar

Pelantikan Pengurus BPC Perhumas dan Perhumas Muda Malang Raya:

Perhumas Malang Siap Menjadi Media Penjembatan Informasi Kepada Publik

Malang, 19 Mei 2009
Berdasarkan surat nomor 112/BPP/XII/2008 tentang Surat Mandat Pembentukan BPC Perhumas Malang oleh BPP Perhumas Indonesia, dan Surat Keputusan BPP Perhumas, pada tanggal 19 Mei 2009 bertempat di Gedung PPI Universitas Brawijaya dilaksanakan Pelantikan Badan Pengurus Cabang (BPC ) Malang Raya Periode 2009-2010 dan Perhumas Muda Periode 2009-2010 oleh Ketua Umum BPP Perhumas Indonesia, Bapak Muslim Basya, dan Ketua Bidang Kerjasama, Ibu Heny SW dari dosen Ilmu Komunikasi UI.
Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia – PERHUMAS adalah organisasi profesi para praktisi Humas dan Komunikasi Indonesia yang didirikan pada tanggal 15 Desember 1972. PERHUMAS di Indonesia dan pada International Public Relations Association (IPRA) yang berkedudukan di London.
PERHUMAS bertujuan meningkatkan keterampilan professional, memperluas dan memperdalam pengetahuan, meningkatkan kontak dan pertukaran pengalaman antara anggota serta berhubungan dengan organisasi serumpun di dalam dan luar negeri. Untuk mencapai tujuan tersebut, berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi anggota, seperti penerbitan bulletin, buku dan jurnal, penyelenggaraan seminar lokakarya, diskusi round table, kontes Ing Griya, malam Anugerah, Konvensi Nasional tahunan dan kegiatan lainnya yang diselenggarakan secara periodik.
Badan Pengurus Pusat berkedudukan di Jakarta dengan cabang-cabang (25 cabang di kota-kota besar) yang tersebar hampir diseluruh Indonesia, BPC Cabang Malang Raya yang baru dilantik ini menjadi BPC ke 25 se Indonesia.
Dr. Zulkarnain Nasution, M.Pd Ketua BPC Perhumas Malang dan didampingi Akh. Muwafik, M.Si Sekretaris pada konfrensi pers dengan wartawan menyampaikan program kerja yang segera dilaksanakan setelah dikukuhkan kepengurusan-nya oleh Muslim Basya sebagai Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Perhumas Indonesia, mengatakan ”Program awal yang harus segera dilakukan adalah sosialisasi kepada publik dan pejabat non humas tentang penting dan strategisnya peran dan fungsi humas untuk mendukung pengembangan citra positif dan reputasi Institusi dan bangsa Indonesia, karena itu humas di setiap institusi bukan sebagai aksesoris institusi tetapi sebagai ujung tombak dalam mengkomunikasikan dan menginformasikan kebijakan, terlebih lagi pada tahun 2010 akan diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Susunan Pengurus BPC Perhumas Malang Raya ini terdiri dari berbagai unsur, yakni dari perguruan tinggi, perbankan, PHRI, Instansi pemerintah (pemerintah daerah kota dan kabupaten), konsultan PR, BUMN dan perusahaan yang ada di Malang Raya. Sedangkan Pengurus Perhumas Muda merupakan organisasi yang dilahirkan oleh Perhumas dimana pengurus dan anggota terdiri dari mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Malang, antara lain Unibraw, UM, UMM, Unmer, Unitri, Univ. Machung, dan beberapa perguruan tinggi lainnya yang ada di Malang.

Ketua Perhumas Malang Raya

Zulkarnain Nasution

STRATEGI HUMAS PERGURUAN TINGGI DALAM MEMBINA HUBUNGAN DENGAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

•Februari 18, 2009 • Tinggalkan sebuah Komentar

A. Pendahuluan

Kehadiran perguruan tinggi (PT) memiliki tanggungjawab sosial bagi masyarakat disekitarnya maupun untuk kehidupan berbangsa. Tanggung jawab sosial yang diemban dan dimanifestasikan dalam berbagai kegiatan itu, pada akhirnya akan menciptakan sebuah kepercayaan dari masyarakat.

Tripusat pendidikan, terdiri dari lembaga pendidikan (PT), orang tua peserta didik, dan masyarakat merupakan tiga unsur yang saling berhubungan antara satu dengan lain. PT harus mengikutsertakan masyarakat sebagai laboratorium dan pengembang kurikulum problem-problem kehidupan, dan PT juga sebagai pusat kegiatan masyarakat. Oleh karena itu antara PT juga memiliki tanggungjawab sosial kepada masyarakat.

Tanggungjawab sosial ini adalah bentuk dasar untuk menciptakan kepercayaan. Pada intinya tanggungjawab sosial yang dimiliki PT itu akan berdampak pada munculnya daya dukung lingkungan.

Tanggungjawab sosial yang ditumbuhkan oleh perguruan tinggi, akan berdampak positif bagi kehidupan sosial. Salah satu hal yang bisa dilakukan oleh perguruan tinggi adalah memberikan sumbangan pikiran untuk kepentingan masyarakat di berbagai kehidupan.

Tanggungjawab sosial, sebenarnya bukan hanya menjadi kewajiban perusahaan-perusahaan besar saja, tetapi juga institusi yang bergerak sektor formal maupun informal. Berbagai kegiatan yang dibangun untuk kepentingan masyarakat, pada akhirnya bisa menumbuhkan kesadaran menjadi lebih mandiri.

Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia saat ini sudah menjadi kewajiban bagi seluruh sektor usaha semenjak disahkannya Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT) No. 40 Tahun 2007, khususnya pasa 74: “Kebutuhan untuk memahami, merancang, dan mengimplementasikan program SCR menjadi suatu keharusan bagi seluruh pelaku perekonomian, jadi tidak hanya untuk perusahaan tetapi juga seluruh organisasi”.

Kegiatan tanggungjawab sosial adalah bertanggungjawab atas dampak yang ditimbulkan kepada stakeholders internal dan eksternal, beserta lingkungan tempat institusi tersebut berada.

PT sebagai lembaga pendidikan secara mandiri sudah melakukan program-program tanggungjawab sosial melalui tri dharma PT, yakni melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, seperti KKN, pendampingan, pemberdayaan, pelatihan, dan kegiatan lainnya.

B. Sejarah Program CSR?

Perkembangan komunitas dengan aktivitasnya pada masa sekarang ini semakin mengglobal, dan ini dijembatani oleh adanya arus informasi dan komunikasi yang telah mencapai keadaan tanpa batas (bordless). Dalam kaitan ini, semua bentuk komunitas yang terwakili sebagai bentuk negara akan semakin saling membutuhkan sebagai satu satuan sistem yang fungsional. Diantara hubungan antar komunitas dunia ini pada dasarnya terdapat pengkategorisasian antar masing-masingnya yang dapat ditengarai dengan adanya kelompok negara industri dan negara berkembang (negara penyedia bahan mentah).

Dalam perkembangan industri di dunia, negara-negara utara ternyata lebih maju dalam percepatan kemakmuran dari komunitasnya dan ini sangat dirasakan oleh negara-negara selatan yang notabene adalah negara-negara penghasil. Ada beberapa aspek dapat dilihat lahirnya program-program CSR, antara lain:

1. Terjadi trickle-down effect, dimana hasil-hasil pembangunan bagi negara-negara
selatan lebih banyak dinikmati oleh beberapa gelintir orang dari kelas-kelas
tertentu saja sehingga lebih banyak menyengsarakan sebagian besar individu dan
komunitas kelas di bawahnya (masyarakat miskin).
2. Usaha dalam meningkatkan kesejahteraan hidup yang diidentifikasikan dengan
tingkat ekonomi dan pendapatan ternyata tidak berjalan seiring dengan keadaan
sumberdaya lingkungan yang semakin parah. Akibatnya ketidakmampuan komu-
nitas untuk dapat hidup secara berkelanjutan dalam usaha meningkatkan ekono-
mi sekaligus memelihara lingkungan.
3. Pertemuan di Rio de Janeiro dirumuskan adanya pembangunan yang berkelan-
jutan yang mencakup keberlanjutan ekonomi dan berkelanjutan lingkungan.
Akan tetapai konsep yang digagas tersebut ternyata belum dapat mengangkat ke-
sejahteraan dari komunitas di negara-negara selatan.
4. Pertemuan Yohannesburg, mencetuskan adanya suatu kebersamaan aturan ten-
tang tingkat kesejahteraan umat manusia dengan konsep social sustainability. Kebi-
jakan keberlanjutan sosial ini harus dilakukan oleh seluruh negara, khususnya
bagi perusahaan atau institusi untuk usaha meningkatkan taraf hidup komunitas-
nya.

Keempat aspek ini menjadi patokan bagi perusahaan dan institusi atau oragnisasi dalam melaksanakan tanggungjawab sosialnya (Corporate Social Responsibility). Dalam kenyataannya masih banyak perbedaan pemahaman, sehingga diperlukan adanya kerjasama antara stakeholder.
C. Strategi PR Perguruan Tinggi melalui Program CSR

Usaha untuk menanamkan perspektif positif kepada komunitas tentang kegiatan yang dilakukan oleh PT. Konsep CSR adalah komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk meningkatkan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal secara lebih luas (Clement, dalam Rudito, 2002).
Menurut The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) dinyatakan bahwa CSR adalah komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan, keluarga karyawan, komunitas-komunitas setempat dan komunitas secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan. (Rudio dan Famiola, 2007).

Dari kedua pendapat tersebut dapat dimaksudkan cara perusahaan atau institusi mengatur proses usaha untuk memproduksin dampak positif pada komunitas.
Pada masa sekarang keberhasilan suatu institusi ditentukan oleh adanya perhatian terhadap lingkungan sosial sekitar. Artinya bahwa perhatian masyarakat terhadap institusi perguruan tinggi juga dari bagaimana PT mengelola tanggungjawab sosial terhadap komunitas disekitarnya, sehingga menciptakan hubungan antar komunitas dengan lembaga pendidikan.

Kegiatan atau usaha yang mengarah pada menjalin hubungan baik antara institusi (PT) dengan komunitas, khususnya menanamkan sebuah persepsi yang baik tentang PT terhadap komunitas harusnya juga menjadi tanggungjawab public relations (humas) di PT melalui program-programnya tentang tanggungjawab sosial. Seperti program-program pembinaan dan pendampingan PKL di sekitar kampus, rumah kos-kos-an, pemberian beasiswa kepada anak-anak yang tidak mampu pada masyarakat disekitar kampus, dan program-program community development lainnya.

Program-program tersebut tentunya perlu ada keterpaduan kerjasama antara Humas dan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) PT. Tentunya ide dan pemikiran awal di awali oleh praktisi Humas PT dan untuk program-program selanjutnya dalam pendampingan dan pelatihan dilakukan oleh LPM atau unit kerja terkait lainnya. Tentunya masih banyak program-program CSR lainnya yang bisa dikemas secara kreatif dan inovatif oleh para praktisi humas perguruan tinggi yang sesuai dengan kemampuan dan situasi pada perguruan tinggi tersebut agar program-program humas itu lebih bermakna bagi masyarakat, dan pekerjaan humas PT tidak hanya menjual informasi dan promosi melalui media massa cetak atau elektronik saja yang mengeluarkan biaya cukup besar tapi tidak berdampak kepada kebutuhan masyarakat.

D. Audit Sosial

Audit sosial merupakan sebuah alat guna memantau berjalannya proses adaptasi budaya antara tujuan institusi (PT) dengan kehidupann sosial masyarakat secara keseluruhan, di samping itu audit sosial juga berfungsi untuk memantapkan aturan-aturan yang menjadi ciri khas dari suatu institusi sebagai bentuk kebudayaan institusi (PT).

Sehingga pedoman yang menjadi acuan bagi pola-pola adaptasi serta pola-pola tindakan dari komuniti pada dasarnya perlu adanya pemantauan khusus berkaitan dengan program-program SCR yang akan dilakukan. Dengan adanya audit sosial maka PT dapat melaksanakan kegiatan CSR sesuai dengan identifikasi kebutuhan dan proses adaptasi budaya dengan masyarakat lokal.

Interaksi sosial antar anggota komuniti akan terjadi sebuah pola yang tetap dan hasil dari interaksi sosial ini memunculkan suatu hubungan sosial, biasanya hubungan sosial berkenaan dengan pemahaman yang sama, masalah yang dihadapi sebagai masalah yang sama serta mempunyai interest yang sama.

Langkah awal audit sosial untuk menentukan program-program CSR di PT, antara lain: (1) Identifikasi karakteristik komunitinya (individu dan sosial), (2) Bagaimana mencapai sasaran dengan mentukan kebutuhan yang diinginkan dan mengukurnya, (3) Pelaksanaan program-program, dan (4) evaluasi program yang telah dilaksana-kan.

E. Penutup

Konsep CSR melibatkan tanggungjawab kemitraan antara PT, pemerintah, lembaga sumberdaya komunitas, juga komunitas setempat (lokal). Kemitraan ini tidalah bersifat pasif dan statis. Kemitraan ini merupakan tanggungjawab bersama secara sosial antar stakeholders.

Pada era global dan semakin terpuruknya ekonomi masyarakat di sekitar institusi (PT), maka praktisi humas di PT harus menjadi ujung tombak dalam melaksanakan program-program CSR ini agar PT tidak menjadi menara gading, tapi keberadaan di tengah-tengah masyarakat dapat bermanfaat.

Oleh karena itu perlu pemikiran-pemikiran kreatif para praktisi humas PT untuk membuat program-program CSR yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar, khsusunya dan masyarakat luas umumnya. Dengan program CSR akan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap PT tersebut.

•November 22, 2008 • Tinggalkan sebuah Komentar

Musayawarah

Musayawarah

Forkom Humas Perti Malang Raya-1Forkom Humas Perti Malang Raya-2Forkom Humas Perti Malang Raya-3Tolong menolong "soyo"Gotong royong warga perumahan

Disertasi Zulkarnain Nasution:Solidaritas Sosial dan Partisipasi Masyarakat Desa Transisi dalam Pembangunan (Studi Masyarakat Desa Transisi Warga Dusun dan Warga Perumahan di Desa Saptorenggo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)

•November 19, 2008 • Tinggalkan sebuah Komentar

Gotong royong merupakan suatu bentuk saling tolong menolong yang berlaku di daerah pedesaan Indonesia. Gotong royong sebagai bentuk kerjasama antarindividu dan antarkelompok membentuk status norma saling percaya untuk melakukan kerjasama dalam menangani permasalahan yang menjadi kepentingan bersama. Bentuk kerjasama gotong royong ini merupakan salah satu bentuk solidaritas sosial.

Guna memelihara nilai-nilai solidaritas sosial dan partisipasi masyarakat secara sukarela dalam pembangunan di era sekarang ini, maka perlu ditumbuhkan dari interaksi sosial yang berlangsung karena ikatan kultural Sehingga memunculkan kebersamaan komunitas yang unsur-unsurnya meliputi: seperasaan, sepenanggungan, dan saling butuh. Pada akhirnya menumbuhkan kembali solidaritas sosial.

Ada dua aspek yang melatarbelakangi penelitian ini, yaitu realitas empirik (das sein) dan realitas sosial (das sollen). Realitas empirik yakni semakin banyaknya pembangunan pemukiman perumahan baru di wilayah pedesaan sehingga terbentuk dua tipologi karakteristik masyarakat desa transisi, masih dipertahankan nilai-nilai tradisi lokal dalam kehidupan bermasyarakat pada warga dusun, serta kondisi berkurangnya lahan pertanian warga akibat banyaknya pembangunan perumahan sehingga beralih mata pencaharian dari pertanian ke nonpertanian. Sedangkan realitas teoretik belum secara khusus mengkaji solidaritas sosial dan partisipasi dalam pembangunan pada masyarakat desa transisi.

Solidaritas sosial pada masyarakat desa transisi secara tipologi dibangun dari dua karakteristik warga, yaitu warga dusun dan warga perumahan. Solidaritas sosial pada warga dusun, masih mempertahankan ikatan keyakinan dan kekerabatan. Tradisi terhadap keyakinan masih terus dilestarikan oleh warga dusun sampai sekarang ini, seperti: selamatan malam Jumat Legi, selamatan bersih desa, ziarah ke makam keluarga pada setiap Jumat Legi, tahlilan atau yasinan, dan peringatan hari-hari besar agama. Sebailknya, pada warga perumahan nilai-nilai tradisi tersebut sudah jarang, dan yang tidak dilakukan.

Ada dua persepsi partisipasi di Indonesia, khususnya masyarakat desa transisi warga perumahan dan warga dusun Desa Saptorenggo, yakni persepsi masyarakat, dan persepsi pemerintah atau aparat desa. Aparat pemerintah mengartikan partisipasi sebagai kemauan rakyat untuk mendukung suatu program yang direncanakan dari atas. Bukan dari rakyat sendiri. Definisi tersebut pada dasarnya adalah mobilisasi. Sedangkan pengertian partisipasi menurut persepsi masyarakat mengandung suatu pengakuan, kreativitas dan inisiatif dari rakyat sebagai modal dasar proses pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian, masyarakat menciptakan pembangunan, bukan melulu mendukung pembangunan.

Disertasi ini menyimpulkan: Pertama, nilai-nilai solidaritas sosial pada masyarakat desa transisi tumbuh dari pertautan antara nilai tradisi lokal dengan nilai modern akibat terjadinya interaksi antar kedua warga tersebut. Terdapat hubungan positif dan negatif pada variabel karakteristik individu dan sosial dengan solidaritas sosial pada masyarakat desa transisi disebabkan warga dusun bersifat homogen, sementara warga perumahan bersifat heterogen.

Kedua, tindakan sosial individu dalam berpartsipasi pada masyarakat desa transisi didasari oleh orientasi warga dusun pada unsur perasaan, sedangkan warga perumahan pada unsur rasionalitas dan kaidah-kaidah bersifat umum. Hasil analisis statistik menunjukkan ada hubungan positif dan negatif pada variabel karaktersitik individu dan sosial dengan partisipasi pembangunan, tindakan sosial berpartisipasi yang tumbuh pada masyarakat desa transisi antara warga dusun dan perumahan eliputi kebijaksanaan, berkarya, loyalitas, dan pola fungsional.

Ketiga, nilai-nilai solidaritas yang memiliki kearifan lokal pada masyarakat dusun dan masyarakat perumahan yang positif harus dipelihara seiring dengan banyaknya pembangunan perumahan baru di wilayah pedesaan.

Keempat, terdapat perbedaan partisipasi dalam pembangunan pada dua tipologi karakteristik masyarakat desa transisi.

Kelima, terjadi jalinan solidaritas yang tumbuh pada warga perumahan dengan dusun antara lain bidang ekonomi tumbuhnya jenis pekerjaan yang semakin heterogen akibat perkembangan pembangunan permukiman baru sehingga banyaknya warga dusun beralih mata pencaharian dari pertanian ke nonpertanian, nilai-nilai solidaritas sosial tumbuh dari ketergantungan dalam masyarakt desa transisi dikarenakan fungsi dan peran individu dalam masyarakat semakin spesialis, solidaritas pada keyakinan tumbuh dan berkembang dari kegiatan yasinan/tahlilan karena adanya interaksi sosial masyarakat.

Keenam, partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik untuk kebutuhan masyarakat desa transisi pada era otonomi desa ini telah tumbuh secara dua arah yakni bawah ke atas dan dari atas ke bawah. Inisiatif dan perencanaan datang dari warga di tingkat RT dan disalurkan sampai tingkat desa, selanjutnya aspirasi warga tersebut dibahas di tingkat desa untuk disesuaikan dengan anggaran yang ada dari kabupaten.

Strategi Melejitkan Lembaga Pendidikan

•November 19, 2008 • Tinggalkan sebuah Komentar

Strategi Melejitkan Lembaga Pendidikan

41Judul Buku: Manajemen Humas di Lembaga Pendidikan
Penulis: Zulkarnain Nasution
Penerbit: UMM Press
Tahun Terbit: Cetakan I, Pebruari 2008
Tebal: x + 222 halaman
Peresensi: M. Haninul Fuad*)

Di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat, mau tidak mau lembaga pendidikan harus menempatkan dirinya secara tepat. Jika tidak, lembaga tersebut akan terseret arus globalisasi dan kemudian secara perlahan akan ditinggalkan orang.
Berita tentang lembaga pendidikan yang gulung tikar akibat ditinggalkan oleh siswanya bukan sekedar isapan jempol. Dengan banyaknya lembaga pendidikan dengan karakteristik yang bermacam macam, lembaga pendidikan akan terbawa pada suatu keadaan yang tunduk pada hukum pasar yaitu suplay (penawaran), demmand (permintaan) dan perhitungan laba-rugi. Ini berarti jika lembaga pendidikan tidak mampu memenuhi permintaan pasar sedang keberlangsungan pendidikan di lembaga tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit maka lembaga tersebut akan pailit alias gulung tikar. Karena yang berbicara adalah hukum pasar, lembaga pendidikan harus benar-benar cerdik dalam membaca pasar. Termasuk juga strategi pemasaran dan pembangunan opini publik harus ampuh dan tepat sasaran. Di sinilah letak penting peran hubungan masyarakat (Humas) lembaga pendidikan. Dan, karena yang akan dipasarkan adalah jasa sebuah lembaga pendidikan maka diperlukan strategi khusus agar lembaga pendidikan tersebut tidak terjebak pada kapitalisme pendidikan.

Zulkarnain Nasution, seorang kepala Humas perguruan tinggi negeri dan sekaligus praktisi pendidikan (tenaga pendidik) mencoba menjawab permasalahan lembaga pendidikan tersebut lewat buku “Manajemen Humas di Lembaga Pendidikan: Konsep, Fenomena, dan Aplikasinya”.
Buku ini terbagi dalam 12 bagian yang meliputi: Peran lembaga pendidikan di era global, manajemen humas di lembaga pendidikan, fungsi dan peran humas di lembaga pendidikan, hubungan sekolah dengan masyarakat, prinsip humas dalam kepemimpinan sekolah di era otonomi pendidikan, peran humas dalam mengembangkan perguruan tinggi, reposisi struktur humas pada organisasi perguruan tinggi, jabatan pranata fungsional humas di lembaga pendidikan, merencanakan dan menyusun program kerja humas di lembaga pendidikan, teknik kegiatan humas membina hubungan dengan pers, media humas di lembaga pendidikan, mengenal hakekat keprotokolan di lembaga pendidikan.

Dalam pembahasan yang cukup penting, Zulkarnain mendeskripsikan fungsi humas di lembaga pendidikan antara lain: Mengembangkan pemahaman kepada masyarakat tentang maksud-maksud dan sasaran dari sekolah; Menjalin dan meningkatkan hubungan harmonis antara orang tua siswa dengan guru-guru dalam memenuhi kebutuhan anak didik; Membangun kesan positif dan kepercayaan terhadap sekolah; Menginformasikan kepada masyarakat tentang rencana program dan kegiatan sekolah; Aktif membangun kerjasama dengan instansi lain yang menunjang pendidikan di sekolah (halaman 40). Yang tidak boleh dilupakan begitu saja oleh lembaga pendidikan adalah keberadaan media massa (pers). Kita bisa membangun citra entah itu baik atau buruk- lewat media massa . Ibaratnya, pers adalah pisau bermata dua bagi lembaga pendidikan. Oleh karenanya seorang praktisi humas harus bisa memanfaatkan peluang sekaligus ancaman ini. Sekali saja salah dalam memperlakukan media massa maka akan terbangun citra buruk dalam lembaga tersebut. Yang pada akhirnya akan terbangun opini negatif di masyarakat.
Menghadapi permasalahan di atas, buku ini juga membahas bagaimana tata cara memperlakukan pers. Termasuk di dalamnya bagaimana menulis berita, pers release, siaran pers atau konferensi pers yang diulas melalui langkah-langkah yang sangat praktis dan aplikatif. Konsep-konsep dalam buku ini juga tidak terlalu muluk-muluk. Sebagai akibatnya, buku ini menjadi enak untuk diikuti oleh praktisi humas di lembaga pendidikan baik pendidikan dasar, menengah, atau pendidikan tinggi.

Ada banyak peluang yang belum dipahami oleh praktisi humas di lembaga pendidikan. Buku ini seperti melakukan proses penyadaran terhadap peluang-peluang tersebut dan yang pada akhirnya mendorong praktisi humas untuk melejitkan lembaga pendidikan di mana ia bekerja untuk menjadi terdepan di jajarannya. Selain melakukan penyadaran terhadap peluang, buku ini juga memberikan semacam inspirasi untuk lebih mengoptimalkan kerja humas sebagai mediator antara masyarakat dengan lembaga pendidikan. Di sinilah sejatinya letak penting keberadaan buku ini.

*) M. Haninul Fuad adalah penggiat Taman Baca Pakis Malang